Jakarta, Buku teks pelajaran dengan harga murah akan tersedia dalam dua versi. Versi pertama adalah buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sedangkan versi kedua adalah buku-buku yang tidak dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas berasal dari para penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Kedua versi buku tersebut boleh diperdagangkan selama tidak melampaui batas harga eceran tertinggi (HET).
Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada acara Sosialisasi Buku Teks Pelajaran dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Gedung Depdiknas, Jakarta, Senin (23/06/2008) . Hadir pada acara para perwakilan dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia.
Mendiknas mengatakan, mulai tahun 2007 Depdiknas telah membeli hak cipta sebanyak 49 jilid buku dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Buku-buku tersebut, kata dia, telah dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dia menargetkan, pemerintah akan membeli sebanyak 200 hak cipta buku pada Agustus 2008.
Mendiknas menyebutkan, HET yang ditetapkan bervariasi antara Rp.4.000,00 sampai dengan Rp.20.000,00. Harga buku tersebut, kata dia, sudah dinaikkan sebanyak sepuluh persen akibat kenaikan harga kertas. "Buku tersebut kalau diperdagangkan tidak boleh melampaui harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas," katanya.
Masyarakat luas dapat mengakses secara gratis buku dalam bentuk elektronik atau ebook melalui website Depdiknas (http://bse.depdikna s.go.id/). "Guru, murid, pemerintah daerah, ataupun pengusaha diperkenankan untuk mengunduh, meng-copy, mencetak, menggandakan, bahkan sampai memperdagangkannya, "katanya.
Saat ini, kata Mendiknas, pemerintah sedang menentukan HET untuk buku-buku terbitan anggota IKAPI yang tidak dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas. "Harga eceran tertingginya tidak akan jauh berbeda dengan harga eceran tertinggi untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Depdiknas," katanya.
Mendiknas menambahkan, pemerintah daerah juga berpeluang untuk menggandakan buku-buku teks pelajaran sekaligus menekan harga jualnya. Pemerintah daerah, kata dia, dapat membagikan buku-buku tersebut kepada para siswa dengan harga sebanyak 15 persen di bawah HET. "Karena HET adalah biaya percetakan ditambah biaya distribusi plus keuntungan 15 persen. Pemda kan tidak perlu mengambil untung, maka harga bisa ditekan hanya sebesar biaya percetakan saja," katanya.***
Sumber: Pers Depdiknas
Ngundu Gratis Buku Pelajaran Sekolah
Label: pendidikan
NATIONAL PHYSICS SYMPOSIUM XXII AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE MATERIALS FOR ENERGY
NATIONAL PHYSICS SYMPOSIUM XXII AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE MATERIALS FOR ENERGY Held by Indonesian Physical Society (IPS)
October , 14th – 16th, 2008 (Tuesday – Thursday) Gorontalo – Sulawesi Indonesia
Gorontalo Physical Society has been given a chance to held 22nd National Physics Symposium and International Confrence on Advance Material for Energy. This is a good event not only for the government or physical practicy but also common society, because in this symposium there will be some world physics experts that was invites as key-note speaker and physics national experts.
In this symposium will be presented physics research results instead nuclear physics, engineering physics, education physics, economy physics, modelling and simulation of physics phenomens.
The speaker in this symposium will be included academy (lecturers and teachers) and practicy. That is a hope that will be some ide about using physics concept in Gorontalo which has vision “The Inovatif 2012 of Provence Gorontalo”, and as a momentum thinking about alternative ways to solve problem of electricity supply that could not fulfill the needs of developing activity which had been doing.
This symposium aim to meet local, regional and intenational physicst to discuss some aspects in advanved materials for energy, both of newest inovatif research results and theoritical and application literacy in physics.
• Nuclear Physics
• Engineering Physics
• Education Physics
• Material Physics
• Theory and Computation Physics
• Earth Physics
• Marine and Fisheries Physics
• Economical Pysics
• Optcal Physics
• Environmental Physics
• Teology Physics
• Other related.
.
Paper
• Paper must be paper which has not been publicated yet, write on term of scientific both in Indonesia or English.
• Type on 1,5 line spacing, Font : Times New Roman 10. Printing on A4 paper (Kwarto), left margin : 3 cm. Right margin : 2 cm, up and bottom margin : 2,5 cm.
• Maximum Extended Abstract is 400 words, which could be understood without full-read paper. Due date 30, July, 2008. Please writedown the scope you have choosen.
• Extended Abstract will be choosen by a selection team. Selection Team’s Decision could not be interveted. Recalling for participant whose Extended Abstract be choosen by team will be done by mail on 8, August,2008
• For participant whose extended abstract was accepted please send your full paper (Max, 8 page) in double printout/handout or softcopy (CD) to secretariat : Jenderal Sudirman Street no 6 Gorontalo, Phone; (0435) 831984, Fax: (0435) 827690 or email us to:
fisika.ung@gmail.com;
hfi_gorontalo@yahoo.com
Duedate on September,7,2008
Original paper must be sent with primary writer biodata.
• Full paper instead of Abstract, Preface, Theory (if available), Research Methode, result and Disscusion, Conclusion and also List of Literature Source.
• Every paper participant just could write on paper as a primary writer and presenting it.
• Accepted paper which could be publish by the writer, will be publish in prosiding.
Guest Speaker
From Korea, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand and Taiwan, BATAN, ITB, Dr.Ir.Fadel Muhammad (Engineering Physics Expert/Governor of Gorontalo), Rector of Gorontalo State University (Universitas Negeri Gorontalo/UNG), NGO, Nuclear Care society..
Include of lecturers, physics teachers, LIPI, BATAN, LAPAN, University, Research and Development (Litbang), Department, BUMN, Industry etc. this seminar also open for they who has concern in physics. Total number of participant is about 300 people.
Time and Place
Day : Tuesday-Thursday
Date : October, 14-16, 2008
Place : Aula of Gorontalo State University (UNG)
Cost Symposium *
Paper Participant : Rp 400.000
Audience : Rp 300.000
Student : Rp 150.000
Cost include of certificate, seminar kit, snack and launch during symposium
Information
Secretariat of 22nd National Physics Symposium And International Conference
On Advance material for energy, 2008
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Scients, Gorontalo State University
Jenderal Sudirman Street No.6
Campus of Gorontalo State University
Phone: (0435) 831 984 Fax : (0435) 827 690
For Further Information:
Yoseph Paramata (081341121497)
Asri Arbie (085240519205),
Masri K Umar (085256009373)
Nama : .................................................L/P
Instansi : .......................................................
Alamat : Rumah...........................................
Kantor...........................................
Telp/Fax : Rumah...........................................
Kantor...........................................
E-mail : .......................................................
Mohon dicatat sebagai
Peserta Pemakalah Judul : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Peserta Pendengar (Umum)
Peserta Pendengar (
Author : Prof. Dr. Yoseph Paramata, M.Pd
Label: gorontalo, pendidikan
Beasiswa For Mahasiswa Gorontalo
Bantuan akhir studi dikhususkan kepada mereka yang mau selesai dari bangku kuliah sesuai dengan kuota yang ada di Sekretariat TPSDM Provinsi Gorontalo. Kuota ini disediakan hanya untuk penduduk asli Gorontalo.
Berikut kuota yang disediakan :
1. S2. Rayon Gorontalo (Khusus daerah Gorontalo) 13 orang
2. S2 Rayon Sulawesi (Manado, Palu, Makassar, Kendari) 4 orang
3. S1 Rayon Luar Sulawesi (Jawa) 2 orang
Persyaratannya...
Persyaratan :
1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) berlaku
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku
3. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi
4. Surat Keterangan belum pernah mendapat beasiswa dari perguruan tinggi
5. Surat Keterangan belum pernah mendapat beasiswa dari Pemerintah Provinsi Gorontalo
6. Surat Ijin Penelitian.
7. Proposal Skripsi, Thesis yang telah ditandatangani pembimbing
8. Transkrip nilai
9. Rekomendasi HPMIG (untuk yang berada/ kuliah di luar Gorontalo)
Layangkan Permohonan anda ke :
Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo
Jln. Jenderal Sudirman No. 57 A Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo
Telp (0435)825122
Bantuan Akhir Studi ini hanya dikhususkan kepada mahasiswa asal Gorontalo.. so dari daerah lain maaf info ini tidak berlaku..!!
Label: beasiswa, pendidikan
Tuhan Ada Ngak Yach..@#$???
Seorang konsumen datang ke tempat tukang cukur untuk memotong
rambut dan merapikan brewoknya.
Si tukang cukur mulai memotong ram but konsumennya dan mulailah
terlibat pembicaraan yang mulai menghangat.
Mereka membicarakan banyak hal dan berbagai variasi topik
pembicaraan, dan sesaat topik pembicaraan beralih tentang Tuhan.
Si tukang cukur bilang,”Saya tidak percaya Tuhan itu ada”.
“Kenapa kamu berkata begitu ???” timpal si konsumen.
“Begini, coba Anda perhatikan di depan sana , di jalanan… untuk
menyadari bahwa Tuhan itu tidak ada.
Katakan kepadaku, jika Tuhan itu ada,
Adakah yang sakit??,
Adakah anak terlantar??
Jika Tuhan ada, tidak akan ada sakit ataupun kesusahan.
Saya tidak dapat membayangkan Tuhan Yang Maha Penyayang akan
membiarkan ini semua terjadi.”
Si konsumen diam untuk berpikir sejenak, tapi tidak merespon karena
dia tidak ingin memulai adu pendapat.
Si tukang cukur menyelesaikan pekerjaannya dan si konsumen pergi
meninggalkan tempat si tukang cukur.
Beberapa saat setelah dia meninggalkan ruangan itu dia melihat ada
orang di jalan dengan rambut yang panjang, berombak kasar (mlungker-
mlungker- istilah jawa-nya), kotor dan brewok yang tidak dicukur.
Orang itu terlihat kotor dan tidak terawat.
Si konsumen balik ke tempat tukang cukur dan berkata, “Kamu tahu,
sebenarnya TIDAK ADA TUKANG CUKUR.”
Si tukang cukur tidak terima,” Kamu kok bisa bilang begitu ??”.
“Saya disini dan saya tukang cukur. Dan barusan saya mencukurmu!”
“Tidak!” elak si konsumen.
“Tukang cukur itu tidak ada, sebab jika ada, tidak akan ada orang
dengan rambut panjang yang kotor dan brewokan seperti orang yang di
luar sana “, si konsumen menambahkan.
“Ah tidak, tapi tukang cukur tetap ada!”, sanggah si tukang cukur.
” Apa yang kamu lihat itu adalah salah mereka sendiri, kenapa
mereka tidak datang ke saya”, jawab si tukang cukur membela diri.
“Cocok!” kata si konsumen menyetujui.
“Itulah point utama-nya!.
Sama dengan Tuhan, TUHAN ITU JUGA ADA !
Tapi apa yang terjadi… orang-orang TIDAK MAU DATANG kepada-NYA,
dan TIDAK MAU MENCARI-NYA.
Oleh karena itu banyak yang sakit dan tertimpa kesusahan di dunia
ini.”
Si tukang cukur terbengong !!!
JIKA KAMU BERPIKIR TUHAN ADA , TERUSKAN INI KE ORANG LAIN!!!
JIKA TIDAK, HAPUS SAJA !!!
* Dicopy dari mailing list gorontalo-maju2020.
Label: pendidikan
Pengembangan PAUD Gorontalo
Perkembangan PAUD di Provinsi Gorontalo maju pesat antara lain berkat campur tangan Hana Hasanah Fadel Muhammad, istri Gubernur Provinsi Gorontalo Ir. Fadel Muhammad.Ia bahkan menjabat sebagai Ketua Forum PAUD Provinsi Gorontalo. Tak ketinggalan istri-istri Bupati/walikota juga menjadi Ketua Forum PAUD di daerahnya masing-masing. Kalau sudah begitu, program-program PAUD pun berjalan mulus, termasuk dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikannya. Sungguh beruntung masyarakat Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Gubernur Ir. Fadel Muhammad. Selain dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, Fadel yang juga kondang sebagai pengusaha sukses itu juga memiliki inovasi tinggi dalam meningkatkan daya saing provinsinya, misalnya melalui ekspor sapi, tanaman jagung unggulan, hasil laut, dan lain-lain.
Di bidang pendidikan, perhatian Fadel juga tinggi, yang ditunjukkan dengan cukup besarnya anggaran pendidikan. Tahun lalu anggaran pendidikannya mencapai sekitar Rp 33 miliar atau 15,6% dari APBD. Bahkan di bidang pendidikan ini ia mendapat dukungan penuh dari sang istri tercinta, Hana Hasanah Fadel Muhammad. Walhasil program-program pendidikan pun bisa berjalan mulus. Hal itu juga dirasakan oleh para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang menggeluti bidang pendidikan di Provinsi Gorontalo.
Khusus di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), misalnya, Hana Hasanah Fadel Muhammad bahkan bersedia duduk sebagai Ketua Forum PAUD Provinsi Gorontalo. Di tengah kesibukannya sehari-hari sebagai istri gubernur, Hana aktif mengurusi organisasi ini.
Hana juga aktif menghadiri pertemuan Forum PAUD tingkat nasional, misalnya pada lokakarya Forum PAUD dan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Juni tahun lalu. Saat itu, Hana merupakan satu-satunya istri gubernur yang hadir. Hana rela menyempatkan mampir ke acara tersebut meski keesokan harinya pergi ke Eropa mendampingi suaminya. Hal itu merupakan bentuk kepedulian dan komitmennya yang tinggi terhadap program PAUD.
Jajaran tokoh masyarakat pendidikan di provinsi muda setelah melepaskan diri dari Sulawesi Utara itu mengakui Hana sangat aktif terlibat dalam kegiatan PAUD. “Kami mendapat dukungan penuh dari Pak Gubernur dan Ibu Gubernur dalam menjalankan program-program pendidikan, termasuk PAUD,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Drs. Weni Liputo.
“Kesediaan Ibu Gubernur menjadi Ketua Forum PAUD itu merupakan barang langka, karena di daerah-daerah lain masih cukup banyak istri gubernur yang tidak mau terlibat. Bapak dan Ibu Gubernur sangat peduli terhadap program PAUD karena menyadari bahwa kalau Provinsi Gorontalo mau maju, maka kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya harus dipersiapkan dengan baik sejak dini. Dengan posisi Ibu Gubernur menjadi Ketua Forum PAUD, yang kemudian dikuti oleh istri bupati/walikota sebagai Ketua Forum PAUD di daerahnya masing-masing, maka pekerjaan Dinas Pendidikan menjadi sangat terbantu,” kata Weni Lupito.
Irina Popoi, Sekretaris Forum PAUD Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa Hana menjadi Ketua Forum PAUD sejak organisasi ini dibentuk pada Juni 2006 lalu. “Saya senang Bu Hana bersedia menjadi Ketua Forum PAUD, apalagi beliau juga Ketua PKK Provinsi Gorontalo. Sehingga pelaksanaan program PAUD menjadi lancar,” katanya.
Kesediaan Hana menjadi Ketua Forum PAUD ternyata berimplikasi sampai ke bawah. Buktinya, para istri bupati/walikota di Gorontalo juga menjadi Ketua Forum PAUD di daerahnya masing-masing. Walhasil, wajar jika program PAUD kini menjadi primadona.
Siaran Radio Hingga Paguyuban Dangdut
Weni Lupito menegaskan, sesuai rencana dan strategi pendidikan Provinsi Gorontalo ke depan, khususnya dalam memacu perkembangan anak usia dini, hal pertama yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah mengadakan sosialisasi PAUD kepada masyarakat secara maksimal, terutama terhadap mereka yang memiliki anak usia dini. “Kita berusaha untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan dimulai pada usia SD, tetapi sejak PAUD,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan mulai mengintervensi program PAUD sejak tahun 2005. Sebelumnya, kondisi PAUD di provinsi ini masih benar-benar memprihatinkan. Yang muncul baru beberapa kelompok bermain (KB) atau play group yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat. “Pada waktu itu baru kita temukan hanya tiga KB. Kemudian kita berusaha untuk lebih maksimal. Alhamdulillah pada awal 2006 sudah mulai muncul dengan melibatkan organisasi-organisasi wanita, terutama PKK, organiasasi keagamaan, termasuk juga aparatur-aparatur yang ada di tingkat desa. Kini jumlahnya sudah sekitar 300,” ujarnya.
“Saya sampaikan kepada masyarakat, usahakan kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Bisa bergabung dengan TK yang sudah ada, bisa juga memanfaatkan balai desa, atau rumah-rumah pejabat yang ada di desa”, kata Weni Lupito.
Forum PAUD Provinsi Gorontalo juga aktif melakukan sosialisasi. Ada beragam kegiatan yang dilakukan. Satu yang khas adalah melalui siaran di radio RRI. “Dibanding media lain, siaran melalui radio RRI sangat efektif karena pendengarnya banyak. Masyarakat Gorontalo sangat fanatik dengan RRI,” ujar Sastriwati Mangkarto, Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, yang juga salah satu pengurus Forum PAUD.
Di RRI, secara rutin program PAUD disisipkan dalam acara Hikmah Pagi yang disiarkan pukul 5.30 sampai 6.00. “Yang sering membawakan Ustad H. Muhammad Bakari,” kata Sastriwati. Selain itu, Irina menambahkan, program PAUD juga dimasukkan dalam acara Dialog Rakyat yang disiarkan jam 15.00 dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo.
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui paguyuban-paguyuban tertentu, seperti ikatan penggemar keroncong dan ikatan penggemar dangdut. “Kami juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi wanita, mulai dari Muslimat NU, Aisyiah, PKK, BKOW (Badan Koordinasi Organisasi Wanita), hingga Bhayangkari,” ujar Irina Popou. “Tak ketinggalan pula sosialisasi PAUD disisipkan melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh pendeta dan pastur,” tambah Sastriwati.
Perhatian tinggi Gubernur Gorontalo dan istrinya terhadap program PAUD sejalan dengan tiga prioritas pembangunan di provinsi tersebut, yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), agropolitan jagung (pertanian), serta perikanan dan kelautan. PAUD menjadi bagian dari prioritas program pertama.
Hingga 2007, jumlah lembaga PAUD di provinsi yang berpenduduk kurang lebih satu juta jiwa itu sudah sekitar 300. Padahal, kata Weni Liputo, pada 2003 baru ada tiga. Pertumbuhan paling pesat terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bualemo, yang mendapat dukungan penuh dari bupatinya.
Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo menargetkan, sampai 2010 minimal 75 persen desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo sudah memiliki layanan pendidikan anak usia dini. Lembaga PAUD yang ada sekarang masih belum merata. Ada satu desa yang sampai punya tiga, sementara di desa-desa lain belum ada.
Meski berkembang pesat, namun menurut Weni Lupito ada sejumlah tantangan menonjol dalam pelaksanaan program PAUD di Provinsi Gorontalo, yakni minimnya sarana prasarana, belum memadainya ketersediaan alat-alat permainan edukatif (APE), kualifikasi dan kompetensi guru yang masih memprihatinkan, dan kecilnya kesejahteraan/honor guru PAUD. “Guru-guru PAUD paling hanya menerima honor Rp 100.000 per bulan, bahkan di daerah-daerah terpencil ada yang Rp 50.000. Kita memang ada insentif untuk mereka, tapi yang dapat baru sebagian,” katanya.
Salah satu upaya untuk ikut mengatasi tantangan di atas, terutama menyangkut rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD karena sebagaian besar mereka berpendidikan SMA, maka Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memberi dukungan penuh. Hal itu diwujudkan dengan dibukanya program S-1 PAUD mulai 2007.
Irina Popoi yang sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UNG memang tidak terlibat dalam pembukaan program S-1 PAUD, karena berada di bawah FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Namun, dalam pandangan dia sebagai pengurus Forum PAUD, didirikannya S-1 PAUD tersebut akan semakin memperkokoh pelaksanaan program PAUD di provinsi ini.
Kiprah HIMPAUDI
Organisasi HIMPAUDI Provinsi Gorontalo juga boleh terbilang aktif. Menurut Hamsina Tome, Ketua HIMPAUDI Provinsi Gorontalo, organisasi yang dipimpinnya sudah menjengkau ke seluruh kabupaten/kota.
HIMPAUDI Provinsi Gorontalo berdiri pada 29 November 2005. Hingga 2007, HIMPAUDI memiliki jumlah anggota sebanyak 854 guru PAUD. “Mereka mengajar di 284 lembaga PAUD, yang terdiri dari 236 Kelompok Bermain dan sisanya berupa SPS (Satuan PAUD Sejenis),” kata Hamsina Tome, yang sehari-hari mengajar di PAUD dan TK Berlian. Ia menambahkan, dari jumlah guru PAUD tersebut, sekitar 90% lulusan SMA sederajat. Hanya sekitar 10 % yang lulusan D2 PGTK dan sarjana.
Di tengah berbagai tantangan itu, Hamsina berharap kalau bisa pemerintah memberi beasiswa bagi guru-guru yang mau melanjutkan ke S-1 PAUD. “Selain itu, alangkah bagus kalau para guru PAUD jelas statusnya, misalnya diangkat sebagai guru honorer dulu. Syukur kalau setelah itu bisa jadi pegawai negeri sipil,” ujarnya.
Meski menghadapi banyak tantangan, namun yang membuat Hamsina merasa bangga adalah kerjasama HIMPAUDI dengan Forum PAUD Provinsi Gorontalo berjalan sangat bagus, termasuk dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Organisasi-organisasi wanita seperti Muslimat NU, Aisyiah Muhammadiyah, PKK, Bhayangkari, juga aktif terlibat dalam program PAUD. Universitas Negeri Gorontalo juga mendukung penuh.
Usia boleh muda, tapi prestasi jangan pernah kalah. Provinsi Gorontalo tampaknya bisa menjadi contoh. Walaupun umurnya masih relatif sangat muda, namun program PAUD-nya tidak mau ketinggalan dari “kakak-kakak”nya yang usianya jauh lebih tua. Bahkan kalau bisa menyalipnya. **
SAIFUL ANAM (Gorontalo)
Label: gorontalo, pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
Jakarta (ANTARA News) - Waktu menunjukkan tepat pukul 12.00 siang, beberapa ibu muda bergegas meninggalkan ruangan kerjanya menuju ruang bercat warna warni di lantai dasar Gedung E Depdiknas yang menjadi lokasi Tempat Penitipan Anak (TPA) "Mekar Asih".
Meski pintu kaca menuju ruang bermain terkunci namun ibu-ibu muda tersebut masih dapat mengintip aktivitas anak-anak mereka dari kejauhan yang sebagian tengah menyusun permainan balok sementara lainnya asyik menggambar.
Rita (35 th) adalah salah satu dari puluhan pegawai Depdiknas yang menitipkan pengasuhan anak perempuannya yang berusia 4,5 tahun di TPA Mekar Asih. Rita mengaku khawatir bila menyerahkan masalah pengasuhan anak kepada pembantu atau pengasuh anak di rumah.
"Beruntung di tempat saya bekerja tersedia TPA yang didirikan ibu-ibu Dharma Wanita dan kini dibina oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), artinya anak saya tidak hanya sekedar bermain tetapi juga mendapat bimbingan dari para pengasuh yang paham betul tentang pendidikan pra sekolah," katanya.
Di tempat ini sedikitnya para orangtua akan merasa tenang bekerja tanpa harus memikirkan si buyung di rumah tanpa pengawasan orang tua. Apalagi bila TPA tesebut didirikan atas dasar kepedulian sosial sehingga tidak sekadar unsur komersil yang ditonjolkan tetapi lebih mementingkan misi sosialnya.
Sementara bagi Mira (29 th) karyawan sebuah perusahaan multi nasional di kawasan Jenderal Gatot Subroto Jaksel, kehadiran TPA di kantornya menjadi "dewa penolong" di saat pengasuh anaknya tiba-tiba minta pulang kampung.
"Saya ingat waktu itu betapa bingung memikirkan siapa yang akan menjaga Keisha (3th) sementara saya dan suami harus bekerja. Untung perusahaan saya adalah perusahaan asing yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di luar tugas pekerjaan dan salah satunya dengan menyediakan TPA," katanya.
Mira kini malah memilih untuk mempercayakan pengasuhan anaknya di TPA yang berada di lingkungan kantornya. Setiap pagi sebelum masuk kerja, Mira mengantar Keisha ke TPA dan sore pukul 16.00 menjemputnya untuk diajak pulang ke rumah.
"Kalau kemarin tidak ditinggal pengasuh anak mungkin saya dan suami tidak pernah mengenal langsung TPA dan mungkin tetap kurang peduli terhadap pendidikan di usia Keisha," katanya.
Rita dan Mira memang hanya sedikit saja dari mayoritas wanita bekerja yang menyadari akan keterbatasan mereka untuk memberikan pendidikan pra sekolah pada anak-anak mereka.
TPA mungkin tidak sepopuler pendidikan pra sekolah lain yang kini tumbuh subur menjadi bisnis komersil dengan berbagai tawaran menggiurkan mulai dari yang sederhana kemampuan calistung, komputer hingga bahasa Inggris.
Namun sesungguhnya yang terpenting dan ingin dicapai dari tumbuhnya kesadaran orang tua untuk membawa anaknya mengikuti pendidikan pra sekolah, yakni anak memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan di masa-masa yang disebut sebagai usia emas (golden age).
Kesadaran
Tempat Penitipan Anak selayaknya memang menjadi bagian dari perencanaan pengembangan pusat pelayanan publik, seperti pasar, perkantoran, pusat perbelanjaan, bahkan kini Depdiknas merintis penyelenggaraan TPA di rumah-rumah ibadah.
Ketua Himpunan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Dr Damanhuri mengaku prihatin karena sebagian besar masyarakat Indonesia baik di kota besar maupun di pelosok daerah belum menyadari pentingnya pendidikan bagi anak usia dini.
Hal itu dibuktikan dengan rendahnya jumlah anak usia dini yang mendapat pelayanan pendidikan, terutama anak di bawah usia lima tahun.
"Tidak semua anak usia pra sekolah mendapat pendidikan yang layak di usianya karena berbagai faktor di antaranya menyangkut kondisi perekonomian yang lemah sehingga waktu orang tua lebih banyak tersita untuk mencari nafkah atau kesibukan bekerja pasangan suami istri. Ini membuat orang tua menganggap pendidikan pra sekolah tidak begitu penting," katanya.
Selain itu, menyangkut kualitas asuhan. Karena terimpit berbagai persoalan hidup, banyak ibu yang tidak memperhatikan pola pengasuhan ideal kepada anak-anaknya, misalnya, dalam pemberian buku-buku bacaan, katanya.
Ironisnya, rendahnya kesadaran untuk memasukan anak usia pra sekolah ke lembaga pendidikan anak usia dini justru terjadi pada pasangan bekerja di kota-kota yang umumnya berpendidikan cukup tinggi.
"Kalau mereka tidak mempercayakan pendidikan usia dini anak pada lembaga yang tersedia apakah TPA atau lainnya, maka orang tua itu wajib mengambil alih pendidikan pra sekolah di rumah atau dalam lingkungan keluarga," katanya.
Di negara-negara lain, PAUD menjadi bagian dari prioritas pemerintah sehingga implikasinya terhadap ketersediaan alokasi anggaran.
"Di Indonesia prioritas pendidikan dimulai dari pendidikan dasar sembilan tahun dan seterusnya, sementara pendidikan pra sekolah justru masih sekedar subtitusi," katanya.
Ironisnya, pemerintah sadar atau tidak justru di usia dini berbagai kemampuan anak mulai berkembang dan kalau "input-nya" tidak digarap secara baik, maka output-nya pun bisa dilihat kemudian," katanya.
Menurut data terbaru tentang jumlah anak usia dini di Indonesia pada tahun 2005 yang lalu lebih dari 100 juta jiwa. Tetapi yang dapat terlayani seperti pada Kelompok Bermain, Taman Bermain pemerintah maupun oleh masyarakat umum hanya sekitar 60 persen.
Pemerintah menargetkan tahun 2007 jumlah anak usia dini yang mendapat layanan PAUD usia 0-6 tahun sebanyak 28,4 juta orang dan usia 2-4 tahun sebanyak 12,1 juta anak.
Sedangkan untuk tahun 2008 ditargetkan jumlah anak yang mendapat layanan PAUD usia 0-6 tahun sebanyak 28,5 juta jiwa dan usia 2-4 tahun sebanyak 12,2 juta anak.
PAUD untuk Semua
Dari berbagai penelitian terbukti bahwa usia dini (0-6 tahun) merupakan periode atau masa keemasan (the golden age) yang sangat menentukan tahap perkembangan anak selanjutnya.
Disebutkan bahwa kecerdasan anak 50 persen dicapai pada usia 0-4 tahun, sebanyak 80 persen pada usia delapan tahun dan 100 persen pada usia 18 tahun.
Pada masa emas, seorang anak mampu menyerap ide dan ilmu/pelajaran jauh lebih kuat daripada orang dewasa, sehingga memberikan pendidikan kepada anak di usia tersebut sangat penting untuk tumbuh kembangnya.
Penelitian itu juga menyebutkan, kecepatan pertumbuhan otak anak sangat tinggi hingga mencapai 50 persen dari keseluruhan perkembangan otak anak selama hidupnya sehingga pada usia emas merupakan waktu yang sangat tepat untuk menggali segala potensi kecerdasan anak sebanyak-banyaknya.
Namun sayangnya, pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini masih terbilang rendah.
Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas, Ace Suryadi mengakui saat ini penyelenggaraan PAUD belum menjadi prioritas pemerintah sehingga penyelenggaran PAUD masih menjadi inisiatif swasta dan masyarakat .
"Karena belum menjadi prioritas, maka masih banyak anak usia dini yang berada di pedesaan serta mereka yang berasal dari keluarga miskin tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar 9 tahun," katanya.
Karena itu, Depdiknas tengah merintis program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis keluarga atau home schooling PAUD untuk memperluas akses pendidikan pra sekolah bagi anak usia 0-6 tahun khususnya bagi kelompok tidak mampu sebelum memasuki pendidikan dasar.
"Konsep dasar dirintisnya PAUD berbasis keluarga adalah karena banyak orang tua yang belum memperoleh kesempatan untuk mengirimkan anaknya ke PAUD, seperti taman penitipan anak, Taman Kanak-kanak dan sejenisnya karena keterbatasan ekonomi," katanya.
Program ini akan membina orang tua dan keluarga untuk terlibat langsung mengembangkan fungsi jasmani dan rohani anak berkembang secara baik, " kata DR Ace Suryadi .
Ia mengatakan, program PAUD berbasis keluarga bertujuan untuk menanamkan konsep pendidikan bagi anak pra sekolah dengan cara-cara benar seperti tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tanpa harus ditakut-takuti sehingga tanpa memandang status dan latar belakang keluarganya, maka anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh kembang secara baik dan siap memasuki pendidikan lanjutan.
PAUD nonformal secara mandiri telah diselenggarakan oleh masyarakat. Bahkan bisa dikatakan 90 persen PAUD dalam bentuk taman penitipan anak /TPA, kelompok bermain diselenggarakan masyarakat baik dari kelompok agama, maupun organisasi perempuan , katanya.
"Untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, maka rintisan PAUD informal berbasis keluarga telah dirintis dengan membuat pedoman umum yang berisi prinsip-prinsip mendidik anak dengan baik dan benar bekerja sama dengan perguruan tinggi ," katanya.
Memasuki tahun ke 5 pencanangan PAUD belum terlihat hasil maksimal, karena di berbagai daerah masih jalan di tempat.
Banyaknya anak usia dini belum terlayani dengan baik. Hal ini memang merupakan satu tantangan besar bagi pemerintah, karena mereka merupakan aset yang bernilai tinggi bagi bangsa.(*)
Label: pendidikan
