Pengembangan PAUD Gorontalo

Perkembangan PAUD di Provinsi Gorontalo maju pesat antara lain berkat campur tangan Hana Hasanah Fadel Muhammad, istri Gubernur Provinsi Gorontalo Ir. Fadel Muhammad.Ia bahkan menjabat sebagai Ketua Forum PAUD Provinsi Gorontalo. Tak ketinggalan istri-istri Bupati/walikota juga menjadi Ketua Forum PAUD di daerahnya masing-masing. Kalau sudah begitu, program-program PAUD pun berjalan mulus, termasuk dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikannya. Sungguh beruntung masyarakat Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Gubernur Ir. Fadel Muhammad. Selain dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, Fadel yang juga kondang sebagai pengusaha sukses itu juga memiliki inovasi tinggi dalam meningkatkan daya saing provinsinya, misalnya melalui ekspor sapi, tanaman jagung unggulan, hasil laut, dan lain-lain.

Di bidang pendidikan, perhatian Fadel juga tinggi, yang ditunjukkan dengan cukup besarnya anggaran pendidikan. Tahun lalu anggaran pendidikannya mencapai sekitar Rp 33 miliar atau 15,6% dari APBD. Bahkan di bidang pendidikan ini ia mendapat dukungan penuh dari sang istri tercinta, Hana Hasanah Fadel Muhammad. Walhasil program-program pendidikan pun bisa berjalan mulus. Hal itu juga dirasakan oleh para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang menggeluti bidang pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Khusus di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), misalnya, Hana Hasanah Fadel Muhammad bahkan bersedia duduk sebagai Ketua Forum PAUD Provinsi Gorontalo. Di tengah kesibukannya sehari-hari sebagai istri gubernur, Hana aktif mengurusi organisasi ini.

Hana juga aktif menghadiri pertemuan Forum PAUD tingkat nasional, misalnya pada lokakarya Forum PAUD dan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Juni tahun lalu. Saat itu, Hana merupakan satu-satunya istri gubernur yang hadir. Hana rela menyempatkan mampir ke acara tersebut meski keesokan harinya pergi ke Eropa mendampingi suaminya. Hal itu merupakan bentuk kepedulian dan komitmennya yang tinggi terhadap program PAUD.

Jajaran tokoh masyarakat pendidikan di provinsi muda setelah melepaskan diri dari Sulawesi Utara itu mengakui Hana sangat aktif terlibat dalam kegiatan PAUD. “Kami mendapat dukungan penuh dari Pak Gubernur dan Ibu Gubernur dalam menjalankan program-program pendidikan, termasuk PAUD,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Drs. Weni Liputo.

“Kesediaan Ibu Gubernur menjadi Ketua Forum PAUD itu merupakan barang langka, karena di daerah-daerah lain masih cukup banyak istri gubernur yang tidak mau terlibat. Bapak dan Ibu Gubernur sangat peduli terhadap program PAUD karena menyadari bahwa kalau Provinsi Gorontalo mau maju, maka kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya harus dipersiapkan dengan baik sejak dini. Dengan posisi Ibu Gubernur menjadi Ketua Forum PAUD, yang kemudian dikuti oleh istri bupati/walikota sebagai Ketua Forum PAUD di daerahnya masing-masing, maka pekerjaan Dinas Pendidikan menjadi sangat terbantu,” kata Weni Lupito.

Irina Popoi, Sekretaris Forum PAUD Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa Hana menjadi Ketua Forum PAUD sejak organisasi ini dibentuk pada Juni 2006 lalu. “Saya senang Bu Hana bersedia menjadi Ketua Forum PAUD, apalagi beliau juga Ketua PKK Provinsi Gorontalo. Sehingga pelaksanaan program PAUD menjadi lancar,” katanya.

Kesediaan Hana menjadi Ketua Forum PAUD ternyata berimplikasi sampai ke bawah. Buktinya, para istri bupati/walikota di Gorontalo juga menjadi Ketua Forum PAUD di daerahnya masing-masing. Walhasil, wajar jika program PAUD kini menjadi primadona.

Siaran Radio Hingga Paguyuban Dangdut

Weni Lupito menegaskan, sesuai rencana dan strategi pendidikan Provinsi Gorontalo ke depan, khususnya dalam memacu perkembangan anak usia dini, hal pertama yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah mengadakan sosialisasi PAUD kepada masyarakat secara maksimal, terutama terhadap mereka yang memiliki anak usia dini. “Kita berusaha untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan dimulai pada usia SD, tetapi sejak PAUD,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan mulai mengintervensi program PAUD sejak tahun 2005. Sebelumnya, kondisi PAUD di provinsi ini masih benar-benar memprihatinkan. Yang muncul baru beberapa kelompok bermain (KB) atau play group yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat. “Pada waktu itu baru kita temukan hanya tiga KB. Kemudian kita berusaha untuk lebih maksimal. Alhamdulillah pada awal 2006 sudah mulai muncul dengan melibatkan organisasi-organisasi wanita, terutama PKK, organiasasi keagamaan, termasuk juga aparatur-aparatur yang ada di tingkat desa. Kini jumlahnya sudah sekitar 300,” ujarnya.

“Saya sampaikan kepada masyarakat, usahakan kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Bisa bergabung dengan TK yang sudah ada, bisa juga memanfaatkan balai desa, atau rumah-rumah pejabat yang ada di desa”, kata Weni Lupito.

Forum PAUD Provinsi Gorontalo juga aktif melakukan sosialisasi. Ada beragam kegiatan yang dilakukan. Satu yang khas adalah melalui siaran di radio RRI. “Dibanding media lain, siaran melalui radio RRI sangat efektif karena pendengarnya banyak. Masyarakat Gorontalo sangat fanatik dengan RRI,” ujar Sastriwati Mangkarto, Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, yang juga salah satu pengurus Forum PAUD.

Di RRI, secara rutin program PAUD disisipkan dalam acara Hikmah Pagi yang disiarkan pukul 5.30 sampai 6.00. “Yang sering membawakan Ustad H. Muhammad Bakari,” kata Sastriwati. Selain itu, Irina menambahkan, program PAUD juga dimasukkan dalam acara Dialog Rakyat yang disiarkan jam 15.00 dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui paguyuban-paguyuban tertentu, seperti ikatan penggemar keroncong dan ikatan penggemar dangdut. “Kami juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi wanita, mulai dari Muslimat NU, Aisyiah, PKK, BKOW (Badan Koordinasi Organisasi Wanita), hingga Bhayangkari,” ujar Irina Popou. “Tak ketinggalan pula sosialisasi PAUD disisipkan melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh pendeta dan pastur,” tambah Sastriwati.

Perhatian tinggi Gubernur Gorontalo dan istrinya terhadap program PAUD sejalan dengan tiga prioritas pembangunan di provinsi tersebut, yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), agropolitan jagung (pertanian), serta perikanan dan kelautan. PAUD menjadi bagian dari prioritas program pertama.

Hingga 2007, jumlah lembaga PAUD di provinsi yang berpenduduk kurang lebih satu juta jiwa itu sudah sekitar 300. Padahal, kata Weni Liputo, pada 2003 baru ada tiga. Pertumbuhan paling pesat terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bualemo, yang mendapat dukungan penuh dari bupatinya.

Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo menargetkan, sampai 2010 minimal 75 persen desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo sudah memiliki layanan pendidikan anak usia dini. Lembaga PAUD yang ada sekarang masih belum merata. Ada satu desa yang sampai punya tiga, sementara di desa-desa lain belum ada.

Meski berkembang pesat, namun menurut Weni Lupito ada sejumlah tantangan menonjol dalam pelaksanaan program PAUD di Provinsi Gorontalo, yakni minimnya sarana prasarana, belum memadainya ketersediaan alat-alat permainan edukatif (APE), kualifikasi dan kompetensi guru yang masih memprihatinkan, dan kecilnya kesejahteraan/honor guru PAUD. “Guru-guru PAUD paling hanya menerima honor Rp 100.000 per bulan, bahkan di daerah-daerah terpencil ada yang Rp 50.000. Kita memang ada insentif untuk mereka, tapi yang dapat baru sebagian,” katanya.

Salah satu upaya untuk ikut mengatasi tantangan di atas, terutama menyangkut rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD karena sebagaian besar mereka berpendidikan SMA, maka Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memberi dukungan penuh. Hal itu diwujudkan dengan dibukanya program S-1 PAUD mulai 2007.

Irina Popoi yang sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UNG memang tidak terlibat dalam pembukaan program S-1 PAUD, karena berada di bawah FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Namun, dalam pandangan dia sebagai pengurus Forum PAUD, didirikannya S-1 PAUD tersebut akan semakin memperkokoh pelaksanaan program PAUD di provinsi ini.

Kiprah HIMPAUDI
Organisasi HIMPAUDI Provinsi Gorontalo juga boleh terbilang aktif. Menurut Hamsina Tome, Ketua HIMPAUDI Provinsi Gorontalo, organisasi yang dipimpinnya sudah menjengkau ke seluruh kabupaten/kota.

HIMPAUDI Provinsi Gorontalo berdiri pada 29 November 2005. Hingga 2007, HIMPAUDI memiliki jumlah anggota sebanyak 854 guru PAUD. “Mereka mengajar di 284 lembaga PAUD, yang terdiri dari 236 Kelompok Bermain dan sisanya berupa SPS (Satuan PAUD Sejenis),” kata Hamsina Tome, yang sehari-hari mengajar di PAUD dan TK Berlian. Ia menambahkan, dari jumlah guru PAUD tersebut, sekitar 90% lulusan SMA sederajat. Hanya sekitar 10 % yang lulusan D2 PGTK dan sarjana.

Di tengah berbagai tantangan itu, Hamsina berharap kalau bisa pemerintah memberi beasiswa bagi guru-guru yang mau melanjutkan ke S-1 PAUD. “Selain itu, alangkah bagus kalau para guru PAUD jelas statusnya, misalnya diangkat sebagai guru honorer dulu. Syukur kalau setelah itu bisa jadi pegawai negeri sipil,” ujarnya.

Meski menghadapi banyak tantangan, namun yang membuat Hamsina merasa bangga adalah kerjasama HIMPAUDI dengan Forum PAUD Provinsi Gorontalo berjalan sangat bagus, termasuk dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Organisasi-organisasi wanita seperti Muslimat NU, Aisyiah Muhammadiyah, PKK, Bhayangkari, juga aktif terlibat dalam program PAUD. Universitas Negeri Gorontalo juga mendukung penuh.

Usia boleh muda, tapi prestasi jangan pernah kalah. Provinsi Gorontalo tampaknya bisa menjadi contoh. Walaupun umurnya masih relatif sangat muda, namun program PAUD-nya tidak mau ketinggalan dari “kakak-kakak”nya yang usianya jauh lebih tua. Bahkan kalau bisa menyalipnya. **

SAIFUL ANAM (Gorontalo)