Pengembangan Teknologi Komunikasi di Provinsi Gorontalo

oleh: James F. Tomasouw, Direktur E-Government Institute dan Arya Sanjaya, Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PROVINSI Gorontalo adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia sebagai hasil dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, Provinsi Gorontalo terletak di ujung utara pulau Sulawesi dengan kondisi dataran rendah dengan diapit pegunungan di sisi barat dan timurnya. Gorontalo memiliki pemerintahan daerah berupa empat kabupaten dengan satu kotamadya (Kota Gorontalo).

Sejak menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo untuk yang kedua kalinya, Ir. H. Fadel Muhammad telah menetapkan efisiensi sebagai tema utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Dengan menerapkan efisiensi, diharapkan tatalaksana organisasi dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, memiliki catatan yang terlacak, dan mengurangi birokrasi.

Gubernur menyadari bahwa untuk mewujudkan efisiensi tersebut, disamping melakukan pembenahan di dalam organisasi pemerintahan daerah, cara kerja, dan perbaikan internal lainnya, juga memerlukan sarana dan prasarana penunjang, antara lain melalui penerapan teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Dari pengalaman banyak pihak dalam menerapkan TIK dalam pemerintahan, yang lazim di sebut sebagai pemerintahan berbasis elektronik (e-government), jika dilaksanakan dengan baik dan disiplin, akan memberikan tingkat produktivitas penyelenggara pemerintah dan komunikasi dari dan keluar sistem pemerintahan (misalnya antara pemerintah dan masyarakat - G2C), dan pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintahan.

Di sisi lain, menggelar sarana dan prasarana TIK adalah suatu pekerjaan yang menuntut waktu dan biaya yang tidak sedikit. Merujuk pada pengalaman sebagian pemerintahan daerah di Indonesia yang juga ingin melakukan efisiensi melalui TIK, banyak yang berhenti pada tahap penyediaan sarana, misalnya infrastruktur TIK. Hal ini disebabkan antara lain besarnya biaya untuk membuat infrastruktur, dan terkadang ditengarai adanya praktek pembengkakan anggaran yang justru tidak membuat TIK menjadi sarana yang murah. Sarana TIK juga memerlukan perawatan rutin yang terkadang dilupakan oleh pemerintahan daerah, karena ibarat kendaraan, mobil yang jarang mogok biasanya memiliki riwayat perawatan rutin yang baik.

Di pemerintahan Provinsi Gorontalo, salah satu kiat yang digunakan untuk mewujudkan efisiensi internal adalah tidak ikut-ikutan membuat infrastruktur TIK sendiri sebagai langkah awal menuju pemerintahan berbasis elektronik. Provinsi Gorontalo dalam hal ini beruntung karena di tahap awal memiliki pilihan membangun infrastruktur atau menggunakan sarana yang sudah ada. Teknologi komunikasi yang sudah sangat berkembang jauh, terutama di teknologi komunikasi bergerak (mobile communication), dengan cakupan layanan yang luas di wilayah Indonesia, adalah modal utama dari mewujudkan hal ini.

Dengan bantuan operator komunikasi bergerak XL dan mitranya, PT. Jaringmas Satria Buana, Pemerintah Provinsi Gorontalo mencoba untuk melakukan pembenahan menuju pemerintahan berbasis elektronik. Hal yang dibangun pertama kali adalah pondasi dari rancang bangun e-government yaitu infrastruktur komunikasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo sepakat untuk menggunakan layanan Corporate User Group (CUG) sebagai komunikasi antar pegawai dan karyawan Pemprov. Layanan ini memberikan penghematan terhadap biaya percakapan antar pegawai dan karyawan hingga 20%. Selain itu, layanan ini memberikan akses kepada pegawai dan karyawan Pemprov untuk layanan berbasis TIK lainnya, misalnya layanan distribusi informasi berbasis SMS (short message service). Layanan distribusi informasi berbasis SMS bisa digunakan antara lain untuk menyebarkan undangan rapat rutin (efisiensi terhadap penggunaan kertas), rekomendasi dokumen elektronik (efisiensi terhadap birokrasi), dan hal-hal lainnya. Alasan menggunakan pendekatan dengan menerapkan Mobile Government (M-Gov) sangatlah jitu, mengingat tingkat pemahaman masyarakat Gorontalo terhadap PC (komputer) sangatlah rendah, berbeda dengan handphone, dimana sebagaian masyarakat Gorontalo sudah sangat terbiasa menggunakan handphone.

Tahapan berikutnya adalah menerapkan pengelolaan dokumen berbasis elektronik. Dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai pendamping dokumen resmi berbasis kertas, diharapkan efisiensi dari pemangkasan alur kerja dokumen, kertas, dan waktu. Dokumen yang memerlukan persetujuan, misalnya disposisi surat, dll akan disirkulasi melalui media elektronik, sementara dokumen asli akan disimpan dan hanya diambil citra elektroniknya jika diperlukan melalui media web atau PDA.

Untuk pelayanan komunikasi data antar instansi di kalangan pemerintahan Provinsi Gorontalo, ketimbang membuat infrastuktur komunikasi sendiri yang dalam banyak pengalaman justru akan menjadi salah satu faktor penghalang efisiensi, Pemprov Gorontalo mempertimbangkan untuk menggunakan layanan komunikasi data berbasis MPLS dan GPRS (untuk keperluan data yang kecil). Kelebihan teknologi MPLS dan GPRS adalah tidak dibatasi oleh jarak antar titik, melainkan oleh ketersediaan akses via menara BTS di wilayah tersebut, biaya penyelenggaran MPLS hanya bervariasi dari besarnya pipadata (bandwidth) yang digunakan, dan kemungkinan teknologi MPLS untuk menggabungkan komunikasi data, suara dan gambar, sehingga di masa mendatang komunikasi antar instansi melalui MPLS dapat hanya melalui teknologi VoIP (Voice over IP) dan Video Conference.

Efisiensi juga bisa didapatkan jika menumpangkan sambungan Internet di atas MPLS, dengan demikian Pemprov Gorontalo bisa mendapatkan penghematan biaya sambungan internet, karena pengeluaran biaya hanya dilakukan di pusat (misalnya Pemerintah Provinsi), sedangkan instansi lainnya yang terhubung melalui sambungan MPLS tidak perlu berlanggan sambungan Internet.

Sebagai layanan masyarakat berbasis TIK, Pemerintahan Provinsi Gorontalo berencana untuk memiliki layanan informasi masyarakat interaktif berbasis SMS dan layanan info produk unggulan, misalnya Info SMS Jagung. Petani Jagung yang ingin memiliki informasi untuk tanaman jagung, misalnya info masa tanam, cuaca, harga jagung dll, dapat menggunakan layanan informasi berbasis SMS untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi juga dapat mendapatkan informasi dari petani mengenai masa tanam, kondisi lahan, tanaman dsb melalui media SMS, sehingga konsolidasi data yang didapatkan bisa memberikan gambaran aktual mengenai produk unggulan tersebut dalam presentasi data dan informasi terpusat.

Banyak hal positif lainnya berkaitan dengan rencana Pemerintahan Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan efisiensi berbasis TIK. Salah satu komitmen yang ditunjukkan adalah rencana pembentukan instansi setingkat Badan Daerah yang akan memusatkan perhatian pada penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi. Belajar dari pengalaman daerah dan provinsi lain yang telah memiliki Dinas atau Badan serupa dengan masing-masing ciri sukses dan kegagalan, diharapkan instansi baru ini dapat berperan lebih dalam penyelenggaraan TIK di Provinsi Gorontalo.